PopsEra.id–Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menemukan dugaan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dalam manajemen pemantauan dan pengawasan keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Agam.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tindakan Korektif yang diserahkan Ombudsman kepada pihak terkait, Rabu (11/11/2026).
Penyerahan LHP dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Agam M. Lutfi selaku Kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG, Kepala Regional Sumbar Rahmad Ikhsan yang mewakili Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Sumbar, serta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampung Tangah dan Pasia Laweh Palupuh.
Pemeriksaan Ombudsman menyoroti tanggung jawab empat pihak, yakni SPPG Kampung Tangah, SPPG Pasia Laweh Palupuh, KPPG Kelas I Sumbar, serta Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Agam.
Adapun aspek yang diperiksa mencakup manajemen pemantauan dan pengawasan keamanan pangan, efektivitas kanal pengaduan masyarakat, tindak lanjut informasi dari penerima manfaat, termasuk hasil uji organoleptik, serta koordinasi antarlembaga dalam pengawasan penyelenggaraan MBG di tingkat kabupaten.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumbar, Adel Wahidi, mengatakan pengawasan terhadap MBG merupakan bagian dari pengawasan prioritas Presiden yang dilakukan Ombudsman.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman memberikan sejumlah tindakan korektif yang wajib dilaksanakan masing-masing pihak terlapor untuk memperbaiki tata kelola pengawasan keamanan pangan program tersebut.
Ombudsman Minta SPPG Aktifkan Kanal Pengaduan
Kepada SPPG Kampung Tangah dan SPPG Pasia Laweh Palupuh, Ombudsman meminta agar kanal pengaduan internal melalui hotline 127 SAGI diimplementasikan dan diinformasikan secara luas kepada penerima manfaat.
Langkah tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
“Kami membayangkan terinformasinya hotline/kanal pengaduan di mobil distribusi MBG dan dapur SPPG,” kata Adel.
Kedua SPPG juga diminta menindaklanjuti informasi yang disampaikan penerima manfaat secara berkala, termasuk hasil uji organoleptik.
Khusus SPPG Kampung Tangah, Ombudsman meminta sosialisasi pembatalan Surat Perjanjian Kerja (SPK) MBG kepada penerima manfaat.
Selain itu, kedua SPPG harus melaksanakan promosi dan edukasi mengenai gizi serta keamanan pangan agar masyarakat memahami pentingnya makanan yang sehat dan aman dikonsumsi.
KPPG dan Satgas Agam Diminta Perkuat Pengawasan
Ombudsman juga memberikan tindakan korektif kepada KPPG Kelas I Sumbar. Lembaga tersebut diminta memastikan seluruh SPPG di bawah kewenangannya menerapkan hotline 127 SAGI sebagai kanal pengaduan.
KPPG juga diminta memperkuat koordinasi antara SPPG dan Satgas Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sesuai petunjuk teknis penyelenggaraan MBG.
Selain itu, setiap informasi dan hasil uji organoleptik yang disampaikan penerima manfaat harus ditindaklanjuti melalui laporan tertulis secara berkala dan komprehensif.
KPPG juga diminta mengevaluasi Surat Perjanjian Kerja seluruh SPPG dengan mitra di wilayah kewenangannya.
Sementara itu, Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Agam diminta meningkatkan koordinasi dengan KPPG, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, dan SPPG.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan keamanan pangan serta memastikan pembagian tanggung jawab antarlembaga berjalan dengan baik.
Sekda Agam M. Lutfi menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman atas investigasi yang telah dilakukan.
Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen melaksanakan seluruh tindakan korektif dengan menyusun strategi dan rencana kerja pengawasan rutin bersama instansi terkait.
Pemkab Agam juga akan memperkuat koordinasi dengan SPPG dalam pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.
Pihak Terlapor Diberi Waktu 30 Hari
Ombudsman memberikan waktu 30 hari sejak LHP diterima kepada seluruh pihak terlapor untuk melaksanakan tindakan korektif yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, Ombudsman akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan rekomendasi tersebut.
Ombudsman menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat.
Program ini juga harus didukung jaminan keamanan pangan, sistem pengawasan yang berjalan efektif, serta pertanggungjawaban yang jelas dari setiap pihak sesuai kewenangannya.
Melalui tindakan korektif tersebut, Ombudsman mendorong perbaikan tata kelola pengawasan MBG di Kabupaten Agam.
Dengan demikian, hak masyarakat sebagai penerima manfaat dapat terlindungi dan penyelenggaraan program berjalan sesuai prinsip pelayanan publik yang baik. (*)
