PopsEra.id–Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Padang meresmikan aktivasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di Hunian Sementara (Huntara) Lubuk Buaya, Kota Padang, Jumat (16/10/2026).
Kehadiran Pos SAPA menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak yang tinggal di hunian sementara pascabencana di Sumatera Barat.
Pos ini diharapkan dapat mendekatkan akses layanan perlindungan, penerimaan pengaduan, serta pendampingan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi calon petugas Pos SAPA di Kantor Camat Koto Tangah, Kota Padang.
Kegiatan tersebut bertujuan membekali calon petugas dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, serta Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA, Dianawati Lasmindar.
Sejumlah calon petugas relawan dari unsur Aisyiyah juga mengikuti kegiatan tersebut.
Delapan Relawan Dibekali Pengetahuan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, menegaskan bahwa keberadaan Pos SAPA merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan perlindungan kepada masyarakat setelah masa tanggap darurat bencana.
Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah.
Dukungan masyarakat di tingkat lingkungan juga diperlukan untuk memastikan kelompok rentan memperoleh akses terhadap layanan yang dibutuhkan.
Sebanyak delapan calon petugas relawan mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan kekerasan, penerimaan pengaduan, hingga mekanisme rujukan untuk pendampingan korban.
Pembekalan tersebut diharapkan dapat membantu para relawan memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika menerima laporan atau menemukan perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.
Boby menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan fungsi Pos SAPA, termasuk melibatkan pengurus RT/RW, tokoh agama, dan kader di tingkat kelurahan.
“Penanganan isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT/RW, tokoh agama, hingga kader di tingkat kelurahan, untuk aktif mewujudkan Pos SAPA sebagai mata dan telinga kita bersama dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak,” tegas Boby Firman.
Ia juga berpesan agar para relawan memberikan pelayanan yang mengutamakan empati dan respons terhadap kebutuhan korban, khususnya perempuan dan anak yang tinggal di huntara.
“Khusus kepada petugas relawan yang nantinya mengelola Pos SAPA ini, kami titipkan amanah yang mulia. Berikanlah pelayanan terbaik bagi korban yang berada di huntara dengan empati yang tinggi dan responsif,” lanjutnya.
Kementerian PPPA Perkuat Kapasitas Petugas Pos SAPA
Sementara itu, Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA, Dianawati Lasmindar, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas calon petugas melalui bimtek merupakan bagian penting untuk mendukung pelayanan yang optimal dan merata.
Pembekalan tersebut diharapkan menjadi modal bagi para relawan dalam menjalankan tugas, mulai dari menerima pengaduan hingga membantu menghubungkan korban dengan layanan pendampingan yang sesuai.
Dianawati mengatakan, pemerintah pusat berkomitmen mendampingi masyarakat terdampak bencana, termasuk memastikan perempuan dan anak tetap mendapatkan perlindungan selama berada di hunian sementara.
“Harapan kami, dengan adanya Pos Sahabat Perempuan dan Anak ini, perempuan dan anak yang berada di Huntara Kota Padang mendapatkan layanan dan perlindungan yang maksimal selama mereka tinggal di hunian sementara,” tutur Dianawati Lasmindar.
Ia berharap seluruh calon petugas dapat mengikuti bimtek dengan baik sehingga memiliki bekal yang memadai ketika mulai memberikan layanan kepada masyarakat.
“Harapan kami, bimtek ini akan diikuti oleh calon petugas SAPA sehingga pada saat pelaksanaan pemberian layanan, teman-teman petugas sudah dapat memberikan layanan yang terbaik bagi perempuan dan anak di kawasan Huntara Kota Padang,” tambahnya.
Pos SAPA Diharapkan Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan Pascabencana
Aktivasi Pos SAPA di Huntara Lubuk Buaya menjadi salah satu upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat.
Dalam situasi pascabencana, perempuan dan anak termasuk kelompok yang membutuhkan perhatian khusus agar hak-hak mereka tetap terpenuhi dan akses terhadap layanan perlindungan tidak terabaikan.
Melalui keberadaan Pos SAPA, calon petugas diharapkan mampu membantu masyarakat mengakses layanan pengaduan dan pendampingan sesuai kebutuhan.
Kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Kota Padang, relawan, dan masyarakat juga diharapkan memperkuat upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dengan dukungan petugas yang telah mendapatkan pembekalan, Pos SAPA di Huntara Lubuk Buaya diharapkan dapat menjadi salah satu titik layanan perlindungan yang mudah dijangkau oleh perempuan dan anak selama menjalani masa tinggal di hunian sementara. (*)
